PEMECAHAN MASALAH TENAGA KERJA WANITA IMAJINER


 

PENDAHULUAN

 

Masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah keadaan yang komplek dan rumit yang memerlukan solusi yang cerdas. Masalah adalah penyimpangan (deviasi) dimana yang senyatanya berbeda dengan yang seharusnya. Pemecahan masalah adalah proses pemikiran untuk menemukan sebab yang menimbulkan masalah dan mencoba merumuskan alternatif untuk menghilangkan sebab yang menimbulkan masalah tersebut. Lalu, dengan suatu analisis tertentu menentukan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

 

Dikatakan imajiner, karena informasi, fakta, atau data yang digunakan untuk membantu proses pemikiran ini tidak sesungguhnya, tetapi sekedar asumsi saja. Contohnya antara lain :

  1. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ada sekitar 5 juta orang, sekitar 1 juta di antaranya menjadi TKW di Saudi Arabia.
  2. Di antara TKW itu banyak yang mendapat majikan yang baik, tetapi ada juga yang mendapat majikan tidak baik.
  3. Dari 1 juta TKW tersebut banyak yang ditahan dan dihukum penjara, dan di antaranya ada yang sudah dan akan dihukum pancung (qishas)

 

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk membantu pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam menemukan solusi untuk memecahkan masalah TKW di Saudi Arabia.

.

PEMECAHAN MASALAH TENAGA KERJA WANITA

 

  1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

 

Langkah yang pertama-tama harus ditempuh adalah deskripsi atau merumuskan masalah yang komplek dan rumit itu sehingga menjadi spesifik mengenai obyeknya yang mengalami penyimpangan dan apa penyimpangannya. Dalam hal ini obyek yang mengalami penyimpangan adalah TKW yang bekerja di Saudi Arabia. Adapun penyimpangannya adalah TKW yang dianiaya, ada yang diperkosa, ada yang gajinya tidak dibayarkan, dan ada pula yang dihukum penjara serta dijatuhi hukuman mati (qishas) yaitu dipancung (baca: diperlakukan tidak manusiawi atau dizalimi) Padahal seharusnya antara TKW dan majikan itu menjalin tolong-menolong (ta’awun) yaitu TKW membantu pekerjaan rumah tangga majikan, dan majikan memberikan gaji dan hak-hak lain yang menjadi hak TKW.

 

Langkah berikutnya adalah merinci masalah tersebut dengan bertanya tentang apa/siapa, di mana, bilamana dan berapa luasnya (A-DI-BI-LU) yang mengalami penyimpangan itu :

 

  1. Siapa/apa yang mengalami penyimpangan atau obyek yang akan dipecahkan masalahnya? Dan apa penyimpangannya. Di atas sudah dirumuskan, obyek yaitu TKW yang bekerja di Saudi Arabia. Sedang penyimpangannya adalah mereka diperlakukan tidak manusiawi atau dizalimi.

 

  1. Di mana terjadinya penyimpangan tersebut? Di banyak rumah tangga yang kebetulan majikannya tidak baik, kemampuan finansialnya tidak baik, kemampuan berkomunikasinya rendah, dan sebagiannya mempunyai persepsi bahwa TKW itu sebagai budak.

 

  1. Bilamana penyimpangan itu terjadi? Selama kontrak kerja antara TKW dan majikan berlaku.

 

  1. Berapa luasnya penyimpangan itu? Di sebanyak rumah tangga yang kebetulan majikannya tidak baik dengan perkembangan selalu,. sering, dan kadang-kadang, atau terus-menerus, menaik, dan menurun.

 

  1. Pengumpulan Informasi Fakta atau Data

 

Informasi, fakta, atau data yang dapat dikumpulkan antara lain:

 

  • Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pengiriman TKI ke luar negeri.
  • Kinerja lembaga-lembaga terkait meliputi Kementerian Tenaga kerja dan Trasmigrasi dengan BNP2TKI, PJTKI, dan Asosiasi PJTK- nya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri dengan Kantor Kedutaan dan Perwakilannya, utamanya yang berkenaan dengan rekrutmen calon TKI, pengiriman, pengawasannya, dan perlindungannya, termasuk ide membekali TKI dengan handphone dan melapor tiga bulan sekali ke Perwakilan di Saudi Arabia, serta pembentukan Satuan Tugas TKI.
  • TKI sebagai pahlawan devisa.
  • Tekanan dan kesulitan ekonomi dengan ketiadaan atau terbatasnya lapangan kerja di Indonesia, dan iming-iming kemudahan dan gaji besar,.mendorong TKI bekerja di luar negeri
  • Terbatasnya kemampuan berkomunikasi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai TKI di luar negeri.
  • Banyaknya TKI yang dipenjara dan yang di antaranya banyak yang dijatuhi hukuman mati (qishas).
  • Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia dengan sisten hukum yang berlaku di sana, utamanya sistem hukum pidananya (hukum jinayat),
  • Budaya masyarakat Saudi Arabia dengan tata letak (lay-out) rumah-rumah tempat tinggal mereka yang umumnya mempunyai tingkat privasi yang relativ tinggi terpisah dari lingkungan atau rumah tangga lainnya,
  • Banyak majikan TKI yang baik dengan kemampuan financial yang baik pula, dan dengan wawasan cukup lumayan, setidak-tidaknya menganggap kontrak kerjanya dengan TKI dalam rangka ta’awun dan tidak punya persepsi terhadap TKI sebagai budak.
  • Banyak pula majikan yang tidak baik dengan kemampuan financial yang tidak cukup baik, kemampuan berkomunikasinya kurang baik dan di antaranya mempunyai persepsi bahwa TKI itu sebagai budak.
  • Orientasi badan atau lembaga swasta yang terkait dengan rekrutmen, pengiriman,

dan penempatan TKI adalah bisnis atau mencari untung sebanyak-banyaknya.

 

 

  1. Analisis informasi, fakta, atau data

 

  1. Membedakan yang fakta dengan yang bukan fakta :

 

  • Sebagaimana dimaklumi, bahwa tujuan merinci masalah adalah untuk melokalisir masalah agar fakta dan bukan fakta dapat diketahui,
  • Bukan fakta adalah keseluruhan yang bukan keadaan sesungguhnya,
  • Bukan fakta yang kita cari adalah yang ada hubungannya (relevansinya) dengan fakta,
  • Cara mencarinya dengan pertanyaan:”Pada apa saja dari obyek itu yang mungkin terjadi penyimpangan, tetapi tidak terjadi penyimpangan ?” Dari informasi, fakta, atau data yang kita kumpulkan di atas, kita dapat mengatakan: 1) Apa/Siapa : TKW yang bekerja di Saudi Arabia yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai TKW. 2) Di mana:  Di banyak rumah tangga yang kebetulan majikannya baik. 3) Bilamana:  Selama kontrakkerja antara TKW dan majikan berlaku. 4) Berapa luasnya : Di sebanyak rumah tangga yang majikannya kebetulan baik selama kontrak kerjanya berlaku.
  • Perbedaan adalah ciri-ciri khas yang ada pada fakta, tetapi tidak ada pada bukan fakta, karena itu : 1) Perbedaan sudah ada sebelum terjadinya penyimpangan. 2) Perbedaan sifatnya statis. 3) Perbedaan adalah suatu keadaan yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. 4) Sebab perbedaan sudah ada sebelum terjadinya penyimpangan. Dalam masalah yang sedang kita bicarakan ini perbedaannya adalah TKW yang bekerja di Saudi Arabia yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai TKW, majikan TKW yang tidak baik, yamg kemampuan finansialnya kurang baik, yang kemampuan berkomunikasinya terbatas, dan sebagiannya mempunyai persepsi bahwa TKW itu sebagai budak.

 

  1. Mencari perubahan

 

  • Tiap penyimpangan pasti disebabkan oleh adanya perubahan, meskipun tidak setiap perubahan pasti menyebabkan penyimpangan.
  • Dengan ditemukannya sebab dari perubahan itu akan ditemukan sebab penyimpangan. Rumusannya adalah : 1) Perubahan selalu terdapat atau dapat dicari di dalam perbedaan. 2) Perubahan timbul bersamaan (dimensi waktunya) dengan terjadinya penyimpangan.3) Perubahan merupakan suatu kejadian. Dalam masalah yang sedang kita bicarakan ini maka dengan masuknya TKW yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai TKW dalam lingkungan rumahtangga majikan terjadilah perubahan. Perubahan itu (dalam hal ini adalah perubahan perilaku majikan) karena kualifikasi majikan tadi yaitu majikan tidak baik dengan kemampuan finansial yang kurang baik, keterbatasan berkomunikasi dengan baik, dan diantaranya ada yang mempunyai persepsi bahwa TKW itu sebagai budak, Karena perubahan itu, maka terjadilah penyimpangan yaitu perlakuan tidak manusiawi atau zalim terhadap TKW tersebut. Karena itu dikatakan bahwa perubahan itu timbul bersamaan (dimensi waktunya) dengan terjadinya penyimpangan. Kita dapat mengatakan bahwa TKW dengan kualifikasi yang sama tersebut bila kebetulan mendapat majikan yang baik, tentu penyimpangan tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya sangat kecil.

 

  1. Fakta-fakta dimana masalah terjadi

 

Setelah masalah kita identifikasi, dan informasi, fakta, atau data kita analisis, maka kita dapat mengatakan bahwa fakta-fakta dimana masalah terjadi adalah :

 

  • TKW yang bekerja di Saudi Arabia yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai TKW
  • Majikan TKW yang tidak baik, yang kemampuan finansialnya kurang baik, yang kemampuan berkomunikasinya terbatas, dan sebagiannya mempunyai persepsi bahwa TKW itu sebagai budak.
  • Budaya masyarakat Saudi Arabia dengan tataletak (lay-out) rumah-rumah tempat tinggal mereka yang umumnya dengan tingkat privasi yang relativ tinggi. terpisah dari lingkungan atau rumahtangga lainnya.
  • Badan atau lembaga terkait rekrutmen, pengiriman, dan penempatan TKW baik dari Indonesia maupun Saudi Arabia yang berorientasi bisnis dengan tingkat pengawasan dan perlindungan dari kedua pemerintahan relativ sangat lemah.

 

  1. Informasi, fakta, atau data lainnya

 

Informasi, fakta, atau data lainnya bagaimana ? Apakah fakta-fakta itu berpengaruh pada masalah yang sudah kita identifikasi dan kita deskripsikan ? Berikut inilah analisisnya :

 

  • TKW sebagai pahlawan devisa, tekanan dan kesulitan ekonomi dengan ketiadaan atau terbatasnya lapangan kerja di Indonesia, dan iming-iming kemudahan serta gaji besar sebagai TKW di luar negeri, tidaklah secara signifikan berpengaruh langsung pada masalah. Keadaan itu paling banter menyebabkan calon TKW kurang waspada dalam mempertimbangkan untuk memutuskan bekerja di luar negeri. Sedangkan bagi badan atau lembaga terkait yang memang berorientasi bisnis, keadaan itu mendorong mereka untuk melakukan kecurangan dan manipulasi dalam rekrutmen calon TKW seperti yang berkaitan dengan persyaratan umur, pendidikan dan pelatihan mereka, dan lain sebagainya. Dan celakanya lagi, pengawasan dari instansi terkait sangat kurang memadai alias sangat lemah dengan akibat utama TKW tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai TKW.
  • Banyaknya TKW yang dipenjara dan di antaranya banyak yang dihukum mati (qishas). Boleh jadi memang ada TKW yang berkelakuan jelek, karena itu pantas dipenjara atau dihukum mati. Tatapi kalau banyak yang sampai dihukum mati (qishas), itu sebahagiannya harus dilihat sebagai ekses dari masalah yang dihadapi mereka.
  • Saudi Arabia sebagai negara yang berdaulat, sudah barangtentu mempunyai system pemerintahan dan system hukumnya sendiri. Dalam hukum pidana (hukum jinayat) misalnya, Saudi Arabia menganut system hukum Islam. Di antara inti  hukum pidana Islam itu ialah bahwa perbuatan pidana (jarimah) itu dibedakan dalam jarimah hudud, jarimah qishas, dan jarimah takzir. Jarimah hudud meliputi zina, menuduh zina (qadzaf), mencuri, merampok, minum khamr,                      memberontak (bughah),dan riddah (keluar dari Islam). Jarimah qishas meliputi menghilangkan nyawa dan menghilangkan anggota badan, termasuk menganiaya. Sedang jarimah takzir adalah yang selainnya. Perlu ditambahkan bahwa arti penting hakim dalam mengadili jarimah qishas, boleh dikatakan hanyalah mulut dari penerapan ketentuan tentang pidana bagi pelanggar jarimah qishas tersebut  Dalam adagium hukum Perancis kuno, barangkali sama dengan “le judge est la bouche de la loi” Ini prinsipnya berarti bahwa lembaga yang meringankan atau merubah hukum qishas itu hanyalah lembaga maaf dari keluarga korban dan diganti dengan diyat (semacam denda). Dengan kata lain hakim atau pemerintah tidak dapat berbuat lain.
  • Pemerintah Indonesia dengan lembaga terkait dalam rekrutmen dan pengiriman TKW termasuk Satgas TKI yang dibentuk, jelas kecuali yang sudah disenggol di atas, tidak ada kaitannya dengan masalah TKW yang ingin dicarikan pemecahannya.

.

  1. Mengembangkan sebab-sebab yang mungkin

 

Sebab yang mungkin menimbulkan masalah dapat dikembangkan dari PERUBAHAN yang terjadi. Apabila belum cukup, baru dikembangkan dari PERBEDAAN yang ada. Sudah barangtentu harus dikaitkan dengan PENYIMPANGANNYA.

 

Di atas sudah diidentifikasi bahwa penyimpangannya adalah banyak TKW yang diperlakukan tidak manusiawi atau dizalimi. Oleh karena itu sebab yang mungkin menimbulkan masalah itu dapat dikembangkan dari :

 

  1. Pengawasan dan perlindungan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengirim TKW ke Saudi Arabia sangat lemah, dan kebetulan pemerintah Saudi Arabia kurang peduli terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

 

  1. Majikan TKW yang kurang baik, dengan kemampuan financial yang kurang baik, dengan kemampuan berkomunikasi yang rendah pula, dan sebagiannya memiliki persepsi bahwa TKW itu sebagai budak, ditambah dengan factor budaya yaitu lingkungan yang relativ tertutup atau dengan tataletak (lay out) rumah-rumah mereka yang umumnya terpisah dari rumahtangga majikan yang lain. Kebetulan pula mereka mendapat TKW yang kurang baik..
  1. Mencari sebab yang paling mungkin

 

Ada dua kemungkinan yang menjadi sebab timbulnya masalah TKW atau yang menimbulkan penyimpangan yaitu A atau B di atas. Untuk mencari sebab yang paling mungkin,  maka A atau B itu harus diuji terhadap FAKTA dan BUKAN FAKTA. Kalau ia COCOK dengan FAKTA dan TIDAK COCOK dengan BUKAN FAKTA, maka SEBAB itu BETUL, Ini perlu verifikasi.

 

  1. Betulkah pengawasan dan perlindungan pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengirim TKW ke Saudi Arabia sangat lemah, dan kebetulan pemerintah Saudi Arabia kurang pedult terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut yang telah menyebabkan timbulnya masalah ?

 

  • Sudah menjadi aksioma bahwa terjadinya penyimpangan itu karena ada niat untuk menyimpang dan/atau ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Agar tidak ada niat untuk menyimpang, perlu pembinaan. Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi perlu membina PJTKI dan lembaga-lembaga lain terkait dengan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan calon TKW, dan pengirimannya, agar nereka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Agar kesempatan untuk menyimpang seperti manipulasi persyaratan umur atau melakukan pungutan liar terhadap calon TKW, maka perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia.
  • Kalau pemerintah Saudi Arabia kurang peduli terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengiriman TKW tersebut, itu dapat dimaklumi. Boleh jadi karena transaksi antara TKW dan majikan TKW itu ada dalam koridor hukum perdata, yang menggunakan prinsip kebebasan bertindak suka sama suka (an taradlin).Barangkali, pemerintah Saudi Arabia memandang sudah cukup kalau lembaga penyalur TKI di sana dalam pengetahuan pemerintah.
  • Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan terjadinya manipulasi dan lain sebagainya. Manipulasi dan lain sebagainya itu dapat mengakibatkan calon TKW tidak memenuhi persyaratan.
  • Bila hal tersebut diuji dengan BUKAN FAKTA, dalam hal ini misalnya kebetulan mendapat majikan yang baik, maka masalah tidak terjadi. Majikan yang baik mungkin dengan sabar menuntun TKW untuk melaksanakan tugasnya setahap demi setahap. Karena itu sebagaimana yang telah disenggol di atas, bahwa pengawasan yang lemah dari pemerintah tidak secara signifikan menimbulkan terjadinya masalah. Paling banter menambah faktor yang menyebabkan TKW mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai TKW atau sebagai TKW yang tidak sesuai ketentuan.
  • Sekarang dibalik. Kalau pengawasan dan perlindungan berjalan mulus, sehingga semua TKW memenuhi syarat (qualified), apakah masalah tidak akan terjadi ? Diuji saja dengan FAKTA, dalam hal ini kebetulan mendapat majikan yang kurang baik. yang kemampuan finansialnya kurang baik, yang kemampuan berkomunikasinya rendah, dan yang sebagiannya mempunyai persepsi bahwa TKW itu sebagai budak, maka dapat dipastikan tetap saja menimbulkan masalah. Ini belum lagi ditambah dengan faktor tataletak (lay out) rumah majikan yang umumnya terpisah dari rumah tangga majikan lain.
  • Idea untuk membekali TKW dengan handphone dan agar tiap tiga bulan sekali mereka lapor ke Perwakilan Indonesia, kiranya idea yang ngayawara dan tidak masuk akal. Mereka bukanlah kaya Pegawai Negeri Sipil yang selalu ada dalam pengawasan dan perlindungan pemerintah. Untuk melapor tiga bulan sekali itu sendiri, masalah bagi TKW yang tinggal di tempat majikan yang tersebar di Saudi Arabia, dan masalah pula bagi yang akan menerima laporan tersebut. Bayangkan ! Kalau satu juta TKW itu harus melapor tidak tiga bulan sekali tetapi tiap tiga ratus hari sekali saja, dan diatur bergiliran , kalau bias diatur, maka tiap hari yang akan melapor ada sebanyak tiga ratus tiga puluh tiga-an. Bayangkan pula berapa petugas yang harus menampung laporan mereka yang tentunya bermacam-macam.
  • Kalau majikan dapat jatah TKW dengan syarat perwakilan Indonesia boleh

blasak-blusuk ke rumah majikan TKW, para TKW agar diizinkan menggunakan

handphone, atau melapor ke perwakilan Indonesia, maka kiranya calon para

majikan akan menolaknya.

  • Jadi alternatip A ini tidak cukup kuat untuk dijadikan sebab yang menimbulkan massalah TKW di Saudi Arabia.

 

  1. Betulkah majikan TKW yang kurang baik (kurang qualified) dapat menjadi sebab timbulnya masalah ?

 

-    Majikan TKW yang kurang baik akan menuntut agar TKW tersebut bekerja secara

optimal dan boleh jadi.di luar batas kewajaran.

  • Majikan TKW yang kemampuan finansialnya kurang baik, akan berusaha menunda-nunda gaji yang harus dibayarkan kepada TKW dan kalau perlu tidak dibayarkan, baik dengan janji-janji atau dengan ancaman/intimidasi.
  • Ketika majikan atau anak majikan yang laki-laki memandang bahwa TKW yang bekerja di rumahnya itu cantik, mereka akan menggodanya.Apabila gayung bersambut, maka terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Apabila TKW itu enggan meladeni, maka mungkin dia akan diperkosa atau kalau karena satu dan lain hal perkosaan itu sulit dilakukan, maka kemungkinan TKW itu akan memperoleh perlakuan kasar dari mereka.
  • Ketika majikan wanita itu mencium gelagat yang tidak beres antara suaminya atau anak laki-lakinya dengan TKW tersebut, dia tentu cemburu dan marah serta akan melampiaskan kemarahannya kepada TKW tersebut.
  • Ketika hubungan seksual baik suka sama suka atau karena perkosaan itu berakibat hamilnya TKW itu, maka gemparlah rumahtangga majikan itu dengan aneka macam sikap dan tindakan dari majikan wanita itu atau juga majikan dan anak laki-lakinya. Tindakan itu misalnya memarahi dan menganiayanya, menahan gajinya, mengusir dan memutus kontrakkerjanya, membunuhnya, atau melaporkan TKW tersebut telah melakukan zina yang diancam pidana rajam sampai mati.
  • Butir-butir tersebut akan diperparah dengan kemampuan berkomunikasi yang lemah dari sementara majikan, persepsi sebagian majikan TKW yang menganggap TKW sebagai budak, dan tataletak (lay out) rumah-rumah majikan yang umumnya terpisah dari rumah tangga majikan yang lain.
  • Kenyataan di atas diperparah juga dengan kualifikasi TKW yang tidak mampu sepenuhnya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai TKW, apalagi kemampuan berkomunikasinya juga lemah. Kelemahan berkomunikasi antara majikan dengan TKW, akan banyak menimbulkan kesalahfahaman. Contoh majikan minta diambilkan MOYA BARID (air dingin), yang diberikan TKW sabun mandi misalnya. Ini tentu majikan akan marah. Kalau kesalahfahaman itu berlanjut, maka mungkin sekali amarahnya disertai dengan tindakan penganiayaan. Ketika penganiayaan itu dirasakan sudah sangat keterlaluan, timbul keberanian dari TKW yang bermuara terjadinya pembunuhan dengan segala akibatnya.  Bahkan TKW yang memenuhi syarat (qualified) sekalipun, besar kemungkinan akan mendapat masalah kalau bekerja di tempat majikan yang kurang baik tersebut.
  • Alternatip B ini bila diuji atau diverifikasi dengan FAKTA maka ia COCOK, sedang kalau diuji atau diverifikasi dengan BUKAN FAKTA, maka ia TIDAK COCOK. Karena itu, alternatip B inilah yang menjadi SEBAB timbulnya masalah TKW yang ingin dicarikan solusinya.

 

 

  1. Pengembangan Alternatif Solusi

 

Setelah masalah diidentifikasi atau dideskripsi, dan sebab atau sebab-sebab yang menimbulkan masalah sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mencari atau menentukan solusi guna memecahkan masalah tersebut. Inti dari memecahkan masalah adalah menghilangkan sebab atau sebab-sebab yang menimbulak masalah.

 

Adapun solusi yang dapat dikembangkan adalah :

 

  1. Moratorium atau menghentikan untuk sementara waktu pengiriman TKW ke Saudi Arabia.

 

  1. Menghentikan sama sekali pengiriman TKW ke Saudi Arabia.

 

  1. Evaluasi Masing-masing Alternatip

 

Apabila alternatip A yaitu moratorium yang dipilih sebagai solusi untuk menghilangkan sebab yang menimbulkan masalah, maka itu betul, selama kesementaraannya berlanjut. Tetapi itu mengandung kontradiksi in terminis. Yang namanya sementara, tentu tidak selamanya. Lha, sampai berapa lama ? Yang jelas, moratorium itu akan dimulai tanggal 1 Agustus 2011. Lha sampai kapan ? Pemerintah Indonesia yang akan menetapkan. Menurut hemat kita sampai dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian-Kementerian terkait berikut lembaga-lembaga terkait siap dalam arti yang seluas-luasnya untuk mempersiapkan calon TKW siap lahir-batin untuk menjadi TKW nonformal di Saudi Arabia.  Ini memerlukan rencana aksi (action plan) yang besar dan memakan waktu yang relatif lama. Dari merekrut calon-calon TKW yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan pendidikan dan pelatihan calon TKW sehingga benar-benar memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai TKW. Pengawasan dari pemerintah akan sangat menentukan apakah calon TKW yang akan dikirim ke Saudi Arabia itu memenuhi persyaratan umur dan lain sebagainya serta memiliki kemampuan yang diharapkan, sehingga yang hanya didukung oleh selembar sertifikat saja tidak akan terjadi lagi.

 

Di samping itu tergantung pula pada persiapan Pemerintah, utamanya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementrian Tenagakerja dan Transmigrasi dalam menetapkan rambu-rambu untuk memberikan perlindungan kepada calon TKW sejak di Indonesia sampai dan selama di Saudi Arabia. Tentu saja harus ada gayung bersambut dari Pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia misalnya, menetapkan syarat-syarat sebagai calon majikan, mensosialisasikannya, dan menetapkan sanksinya bila dilanggar. Ini perlu kesepakatan dan rumusan yang matang  antara kedua pemerintahan tersebut.

 

Sekarang, andaikata abcd-nya rencana aksi (action plan) itu berjalan mulus, dan Pemerintah Saudi Arabia juga sangat peduli, apakah masalah yaitu tindakan tidak manusiawi itu tidak akan terjadi ? Tidak ada jaminan. Sebab tidak semudah membalikkan telapak tangan mengubah majikan yang jelek menjadi baik, yang kemampuan finansialnya jelek menjadi baik, dan yang mempunyai persepsi TKW sebagai budak menjadi sebagai orang yang membantu pekerjaan rumahtangganya. Ini tentunya belum lagi kondisi lingkungan yaitu tataletak rumah-rumah mereka yang umumnya terpisah dari rumah majikan yang lain.

 

Jadi, moratorium yang diikuti rencana aksi mempersiapkan prngiriman TKW ke Saudi Arabia dengan kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia, jelas tidak akan mampu meniadakan sebab yang menimbulkan masalah. Paling banter usaha itu hanya akan mengurangi saja terjadinya masalah TKW tersebut. Yang jelas, tidaklah mungkin solusi itu diserahkan pada ungkapan “SIAPA SURUH JADI TKW ?”’

 

Apabila alternatip B yaitu menghentikan sama sekali pengiriman TKW ke Saudi Arabia yang dipilih, maka solusi ini jelas betul tanpa perlu argumentasi.

 

Jadi, solusi terbaik untuk memecahkan masalah TKW di Saudi Arabia adalah menghentikan sama sekali pengirimannya. Kiranya Pemerintah Saudi Arabia telah mengambil langkah yang bijaksana dalam hal ini yaitu dengan tidak memberikan visa kepada TKW  nonformalyang ingin bekerja di Saudi Arabia.

 

PENUTUP

 

  1. Tulisan ini sekedar iseng saja, namun begitu mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi yang ingin memanfaatkannya.
  2. Isinya adalah langkah-langkah berfikir untuk memecahkan masalah dan dapat dicoba untuk memecahkan masalah apa saja.
  3. Memecahkan masalah adalah mencari sebab yang menimbulkan masalah dan menghilangkannya.
  4. Dalam birokrasi pemerintahan, tugas ini biasanya menjadi tugas eselon II dan dikenal dengan istilah Completed Staff Work (CSW) atau Telaah Staf Yang Utuh.
  5. Di antara hasil CSW adalah menemukan sebab yang menimbulkan masalah dan memberikan saran alternatif solusi terbaik untuk menghilangkan sebab tersebut, tetapi tidak memutuskan.
  6. Penulis sebagai rakyat, iseng berimajinasi sebagai staf terhadap Pemerintah dengan harapan Pejabat eselon II membuat CSW untuk Pejabat eselon I, dan Pejabat eselon I membuat atau meneruskan CSW untuk Menteri terkait.
  7. Bagi alumnus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SEPAMEN), Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SEPATI), dan Kursus Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANNAS), pengambilan keputusan itu menjadi makanan pokok sehari-hari.
  8. Yang berhak mengambil keputusan adalah Menteri, tetapi tentu saja Pejabat eselon I pun dalam hal-hal tertentu dapat mengambil keputusan juga.
  9. Karena yang berhak dan bertanggungjawab mengambil keputusan itu Menteri, maka Menteri tidak harus mengikuti saran alternatif solusi terbaik hasil CSW  dalam hal ini misalnya adalah moratorium saja dengan pertimbangan :
    1. TKW di Saudi Arabia adalah pahlawan devisa.
    2. Belum tersedianya lapangan kerja di Indonesia.
    3. Mengurangi pengangguran.
    4. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk dan menghemat sumberdaya yang ada di Indonesia, karena mereka makan, minum, dan bertempat tinggal di Saudi Arabia sebagai TKW.

 

 

 

Kudus, Agustus 2011

D.Sunaryo

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s